Berdasarkan kajian internal PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, rumah subsidi di perkotaan memiliki nilai jual rata rata Rp200 juta dan rumah di pedesaan di kisaran Rp75 juta -Rp100 juta.

Dengan demikian jika program 3 juta rumah terserap maksimal, maka volume transaksinya bisa mencapai sekitar Rp400 triliun per tahun. Sebagai catatan, Ini merupakan estimasi minimal karena harga jual hunian di tiap daerah tidak selalu sama.

Mengacu ke peta jalan yang digagas tim satgas perumahan, akan ada 3 juta rumah yang disiapkan setiap tahun. Sebanyak 1 juta unit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dan 2 juta unit untuk masyarakat di pedesaan.

Menurut hitungan tim kajian BTN, proyek properti akan memberikan efek domino ke 183 sub sektor usaha lainnya. Mulai dari sektor paling hulu seperti produsen semen, batu bata, rangka baja atau rantai pasok paling hilir seperti toko bangunan, pemasok tukang serta pelaku UMKM penyangga kebutuhan proyek.Anggota Tim Satgas Perumahan Bonny Z. Minang mengatakan dana sebesar itu bakal mengalir ke para pengembang, terutama para pengembang kelas menengah kecil yang akan membangun hunian layak untuk MBR di pedesaan.

Tim Satgas juga berkali kali menegaskan, pembangunan rumah subsidi di pedesaan akan diserahkan ke para pengembang lokal, bukan kelas konglomerat. Tujuannya agar terjadi pemerataan dan memperbanyak aliran modal ke daerah.

Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu menyatakan siap mendukung Program Tiga Juta Rumah per tahun karena perseroan memiliki kapabilitas sebagai pemimpin pasar KPR nasional, serta pengalaman sebelumnya mendukung Program Sejuta Rumah selama lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. BTN telah memiliki pangsa pasar lebih dari 80% dari sekitar 300.000-400.000 unit KPR subsidi per tahunnya.

Dari sisi pendanaan, BTN juga siap untuk mencari sumber dana dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk dengan mendorong sekuritisasi aset KPR, sehingga tersedia dana murah secara jangka panjang.

“BTN mendukung di sisi supply dengan cara memberikan pendanaan kepada developer berupa kredit konstruksi, baik untuk landed house (rumah tapak) maupun high rise (rumah vertikal). Selama ini, pemberian kredit tersebut sudah berjalan, sehingga bukan menjadi hal yang baru bagi BTN,” kata Nixon, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (21/10/2024).

Skema subsidi KPR yang diajukan oleh BTN untuk pemerintahan baru dibagi menjadi tiga jenis, yakni subsidi angsuran, subsidi selisih bunga, dan premi asuransi. Keseluruhan sumber dana atau insentifnya berasal dari dana belanja Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dana lain.

Subsidi angsuran ditujukan untuk masyarakat miskin atau pra-sejahtera dengan kisaran penghasilan hingga maksimal Rp3,1 juta. Penerima subsidi selisih bunga adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yakni mereka yang berpenghasilan antara Rp3,1 juta hingga Rp8 juta. Dalam jenis subsidi ini, program pembiayaan bisa berbentuk KPR, Kredit Bangun Rumah, dan Kredit Renovasi Rumah.

Sementara subsidi premi asuransi target penerimanya adalah masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT), yakni mereka yang memiliki penghasilan lebih dari Rp8 juta. MBT dapat menerima subsidi melalui premi asuransi untuk KPR yang mereka ajukan. “Saat ini belum diputuskan skema mana yang akan diambil oleh pemerintahan baru, namun BTN terus berdiskusi dengan Satgas Perumahan,” katanya.

(mkh/mkh)