Jakarta, CNN Indonesia — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkap penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp1,47 triliun atau 13.345 unit per Februari 2022.
Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan bahwa pencapaian penyaluran dana FLPP itu memperlihatkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan penyaluran dana FLPP pada bulan yang sama tahun sebelumnya.

“Penyaluran dana FLPP Februari tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya terjadi peningkatan hingga 20,5 kali lipat. Ini memperlihatkan optimisme yang tinggi dari pelaku pembangunan perumahan,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, dilansir Antara, Jumat (4/3).

Tahun lalu, Adi menjelaskan penyaluran dana FLPP dimulai pada Februari sebanyak 650 unit atau senilai Rp69,79 miliar. Sedangkan pada Februari 2022, penyaluran dana FLPP ditutup pada (25/2) lalu, sebanyak 13.345 unit atau senilai Rp1,47 triliun.

Sementara itu berdasarkan database BP Tapera, per 2 Maret 2022 penyaluran dana FLPP telah mencapai 20.327 unit senilai Rp2,24 triliun.

Penyaluran dana FLPP itu dilakukan melalui 18 bank, 3.306 pengembang, dan 4.361 perumahan di Indonesia. Selain itu, juga masih terdapat data tunggu yang masih belum dibayarkan, yakni 5.129 unit senilai Rp572,4 miliar.

Sebanyak 18 bank penyalur dalam periode yang sama adalah BTN, BTN Syariah, BNI, BJB, Bank Sumsel, Bank Jambi, Bank Nagari, Bank Riau Kepri Syariah, Bank Sumut Syariah, Bank Kalbar, Bank Nagari Syariah, Bank Sulsel, Bank Aceh, Bank Kaltim, Bank Sulteng, Bank Kalbar Syariah, Bank DKI dan Bank Jambi Syariah.

Optimisme ini diharapkan terus berlanjut hingga target penyaluran dana FLPP 2022 bisa tercapai. Rencananya, pekan kedua Maret ini, BP Tapera selaku Operator Investasi Pemerintah (OIP) akan melakukan penandatangan perjanjian kontrak kinerja dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Kontrak kinerja menyangkut masalah layanan prima, akuntabilitas pengelolaan dana FLPP serta pengelolaan kinerja keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Komisioner BP Tapera tersebut menyadari pemerintah telah berupaya sepenuhnya untuk terus membuat pasar perumahan di Indonesia terus berkembang dengan baik. Hal ini terlihat dari perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

PPN DTP properti ini diperpanjang selama 9 bulan sepanjang tahun ini. Kelanjutan insentif PPN DTP properti tertuang dalam PMK Nomor 6/PMK.0110/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Rumah Susun yang ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan pada 2 Februari 2022 lalu.

(bir/bir)