Jakarta, CNBC Indonesia – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) akan menggunakan dana dari hasil penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue yang sebesar Rp 4,13 triliun untuk meningkatkan alokasi pembiyaan KPR rumah bersubsidi.

Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, dengan hasil rights issue sebesar Rp 4,13 triliun tersebut, perseroan dapat menyalurkan fasilitas pembiayaan rumah bersubsidi dari yang sebelumnya sebanyak 800 ribu unit menjadi 1,3 juta per 5 tahun.

“Ada porsi pemerintah Rp 2,48 triliun, publik Rp 1,65 triliun digabung jadi Rp 4,13 triliun sebelumnya akan dimanfaatkan peningkatan kapasitas rumah subsidi. Dari rata-rata 5 tahun 800 ribu unit rumah dalam 5 tahun dengan rights issue ini bisa disalurkan 1,3 juta dalam 5 tahun. Dalam jumlah tersebut sebesar Rp 4,13 triliun akan menjadi modal tier 1,” ujarnya dalam RDP dengan komisi VI DPR RI Jakarta, Rabu (23/11/2022).

Haru menyebut, saat ini perseroan masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP). Setelah itu, pada tanggal 24 November akan ditetapkan harga final dari Menteri BUMN Erick Thohir. “Kemarin ditetapkan kisaran harga discount terhadap term kurang lebih 15-25%,” imbuhnya.

Selanjutnya, mendapat persetujuan PP jika sesuai jadwal pada tanggal 28 November 2022. “Setelah terbit PP akan memfinalisasi dokumen dan perjanjian final untuk registrasi ke Ototitas Jasa Keuangan (OJK). Harapannya 2 Desember ada pernyataan efektif dari OJK,” ucapnya.

Jika jadwal tersebut sesuai rencana, lanjutnya, maka cum date di pasar tunai pada 14 Desember 2022, dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 16 Desember 2022. Periode perdagangan mulai 16-23 Desember 2022. Distribusi HMETD 20 sampai 27 Desember 2022.

“Dengan jadwal ini proses rights issue BTN diselesaikan pada akhir tahun ini atau Desember 2022,” pungkasnya.

(rob/ayh)